Informasi Lengkap Pengertian Kepesertaan BPJS Kesehatan

Pengertian BPJS Kesehatan – Sebagaimana yang telah tertulis di wikipedia.org, BPJS Kesehatan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugaskan khusus oleh pemerintahan untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak terkecuali untuk masyarakat yang termasuk sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya, begitupun untuk rakyat biasa.

Pengertian BPJS Kesehatan

Pengertian BPJS Kesehatan (sindonews.net)

Sebelumnya bernama ASKES (Asuransi Kesehatan), BPJS Kesehatan tergolong sebagai program pemerintahan yang termasuk pada kesatuan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). BPJS Kesehatan mulai beroperasi pada awal tahun setelah diresmikan, yaitu tepat pada tanggal 1 Januari 2014. Bersamaan dengan peresmian BPJS Kesehatan, program pemerintah lainnya yakni BPJS Ketenagakerjaan yang sebelumnya bernama JAMSOSTEK ini mulai beroperasi sejak 1 Juli 2014. Namun dengan berbagai perubahan nama dan kepemilikan, tidak jarang masyarakat yang masih awam dengan beberapa manfaat dan pengertian BPJS Kesehatan itu sendiri

Pada dasarnya ada beberapa sumber dari pengertian BPJS Kesehatan salah satunya sesuai dengan pasal 14 UU BPJS, setiap Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNI) yang sudah berdiam di Indonesia dengan minimal waktu tinggal selama enam bulan, wajib menjadi peserta atau anggota BPJS. Setiap pekerja memiliki hak untuk didaftarkan oleh pihak perusahaan sebagai anggota BPJS. Begitu juga untuk orang atau keluarga yang tidak bekerja pada perusahaan juga harus mendaftarkan diri beserta anggota keluarganya sebagai peserta atau keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan dan juga BPJS Kesehatan.

Masing-masing pihak yang telah terdaftar sebagai anggota atau peserta BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan, memiliki tanggung jawab untuk membayar iuran setiap bulan dengan nominal yang telah ditentukan. Untuk peserta BPJS Kesehatan, ada beberapa kategori untuk pemilihan kelas. Setiap kelas, yang terdiri atas Kelas I, Kelas II dan Kelas III, biaya iuran yang harus dibayar setiap bulannya berbeda-beda berdasarkan ketentuan yang telah diberlakukan oleh pihak yang bersangkutan.

Setiap peserta yang telah terdaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan, wajib membayar iuran setiap bulan seumur hidupnya. Hal ini juga terkait dengan pengertian BPJS Kesehatan jika tidak melakukan pembayaran, sesuai dengan ketentuannya maka BPJS Kesehatan akan dinon-aktifkan untuk sementara waktu sampai pembayaran iuran diterima kembali dengan tenggang waktu yang telah diberlakukan. Jenis kepesertaan BPJS Kesehatan dibagi menjadi dua kategori, yaitu BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) dan BPJS non-PBI (Bukan Penerima Bantuan Iuran).

Sesuai dengan namanya, peserta BPJS Kesehatan yang termasuk sebagai PBI merupakan peserta BPJS khusus yang menerima bantuan iuran. Untuk kategori peserta Penerima Bantuan Iuran, tidak memiliki kewajiban untuk membayar iuran karena iuran bulanannya telah ditanggung oleh pemerintah. Pada umumnya, peserta PBI didaftarkan oleh ketua RT/RW setempat yang nantinya akan diajukan untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan sebagai penerima bantuan iuran setiap bulannya.

Penerima bantuan iuran tidak diperuntukkan pada semua masyarakat dan hanya berlaku untuk beberapa pihak saja yang telah termasuk pada ketentuan daripada Penerima Bantuan Iuran atau PBI. Setiap masyarakat yang kurang memadai dalam segi ekonomi, misalnya untuk fakir miskin atau orang yang kurang mampu, pada dasarnya berhak menjadi keanggotaan BPJS PBI dan mendapatkan KIS (Kartu Indonesia Sehat) yang saat ini telah diberlakukan.

Sedangkan untuk peserta BPJS non-PBI atau bukan Penerima Bantuan Iuran, berlaku pada setiap pihak yang bukan termasuk pada ketentuan untuk mendapatkan PBI. Dengan kata lain bahwa setiap pengertian BPJS Kesehatan yang sudah kami sampaikan diatas,  setiap calon peserta harus mendaftarkan diri beserta keluarganya secara pribadi atau mandiri. Karena bukan tergolong sebagai penerima bantuan iuran, maka peserta non-PBI tetap wajib membayar iuran setiap bulannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.